Detikfakta.com | Bogor, 19 September 2026 — Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), M. Ikbal, menyoroti pola pendekatan terhadap kelompok mahasiswa dan pemuda yang tengah menyuarakan sejumlah persoalan publik di Kabupaten Bogor.
Dalam tulisannya berjudul “Undangan & Iming-iming: Cara Lama Penguasa Membungkam Suara Rakyat”, Ikbal menilai undangan untuk berdiskusi yang kemudian disertai tawaran perhatian, posisi, proyek, bantuan maupun fasilitas berpotensi menjadi cara untuk meredam gerakan kritis.
Menurutnya, mahasiswa turun ke jalan bukan semata untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan menyuarakan persoalan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Undangan tanpa pemenuhan tuntutan adalah strategi pembungkam. Iming-iming tanpa transparansi adalah upaya membeli kesunyian. Jangan pernah tukar perjuangan dengan janji manis,” tegas Ikbal dalam tulisannya.
Ikbal juga menyinggung sejumlah isu yang menjadi perhatian kelompok mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bogor, di antaranya dugaan persoalan di BAPPENDA, penggeledahan KPK di BKPSDM, serta proyek PSEL senilai Rp2,8 triliun.
Ia mempertanyakan apakah pertemuan dan undangan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok kritis benar-benar menghasilkan jawaban atas tuntutan mereka atau justru membuat gerakan perlahan melemah.
“Apakah tuntutan mereka dipenuhi? Belum tentu. Apakah kasusnya selesai? Belum terlihat. Yang terlihat justru pergerakan itu melemah,” tulisnya.
Ikbal menegaskan, dialog antara pemerintah dan kelompok masyarakat tetap penting. Namun, menurutnya, dialog harus disertai jawaban, data, transparansi, dan tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar pertemuan tanpa penyelesaian atas tuntutan yang disampaikan.
Ia pun mengingatkan mahasiswa dan pemuda agar tetap menjaga independensi serta tidak mudah tergoda oleh tawaran yang berpotensi menggeser tujuan perjuangan.
“Kabupaten Bogor membutuhkan perjuangan yang konsisten, bukan perjuangan yang berhenti setelah diundang dan dijanjikan. Rakyat membutuhkan suara yang tidak bisa dibeli, apa pun iming-imingnya,” pungkasnya.
Pernyataan GMPB tersebut menjadi kritik terhadap pola komunikasi antara kelompok masyarakat yang kritis dengan pihak-pihak berkuasa. Meski demikian, berbagai dugaan yang disampaikan dalam tulisan tersebut masih memerlukan verifikasi, bukti, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Reporter : (Abdul)
Kabiro Bogor
