DETIKFAKTA.COM || CIREBON, Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp118.237.908.00, untuk pembangunan sebuah taman di lingkungan kantor pemerintahan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sungguh angka yang membuat mata terbelalak dan hati pun bertanya-tanya. Betapa tidak, jumlah uang tersebut nilainya luar biasa besar, bukan sekadar besar, melainkan sangat besar. Jika dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai pelosok daerah, angka ini terasa semakin tak sebanding dengan apa yang akan dibangun.
Dengan dana sebesar itu, memang tak bisa dipungkiri bahwa taman yang akan dihasilkan kelak bukan sekadar taman biasa. Bisa dipastikan, taman tersebut akan berdiri sebagai taman kelas premium, lengkap dengan segala kemewahannya. Material yang digunakan tentu bisa saja yang paling mahal dan berkualitas tinggi: batu alam pilihan, ornamen-ornamen seni yang rumit, tanaman-tanaman langka yang harganya selangit, hingga fitur-fitur air yang diklaim kompleks—berbagai kolam, air mancur berdesain mewah, aliran air yang dirancang sedemikian rupa hingga terlihat memukau. Semua kemewahan itu memang bisa terwujud jika seluruh anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Namun pertanyaan besarnya adalah, seberapa mendesakkah pembangunan taman semewah itu hingga harus menguras anggaran daerah sebesar itu?
Rakyat mulai mempertanyakan akal sehat di balik angka tersebut. Sebesar itukah biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk sebuah taman? Apakah perhitungan yang disusun sudah sangat rinci, wajar, dan sesuai harga pasaran? Ataukah ada pembengkakan anggaran yang sengaja dibumbui dengan nama-nama barang atau fasilitas yang dibanderol selangit, padahal di lapangan kualitasnya jauh dari harapan? Kita semua tahu betul, seringkali dalam proyek-proyek pembangunan, tertulis anggaran besar di atas kertas, namun hasil yang tampak di lapangan jauh dari pantas, bahkan tak sebanding dengan uang yang digelontarkan. Itulah yang paling dikhawatirkan masyarakat.
Di saat yang sama, masih banyak hal-hal jauh lebih penting dan mendesak yang membutuhkan biaya, namun seringkali terabaikan. Jalan-jalan penghubung antar desa yang berlubang-lubang parah, menunggu lama untuk diperbaiki. Puskesmas-puskesmas yang kekurangan obat dan peralatan medis, padahal warga sakit butuh pelayanan. Sekolah-sekolah yang atapnya bocor, lantainya retak, ruang belajarnya sempit dan panas. Banyak anak-anak tak mampu melanjutkan sekolah karena biaya. Nelayan dan petani butuh bantuan sarana produksi agar kesejahteraannya meningkat. Warga pedesaan masih kesulitan air bersih dan penerangan. Jika dana sebesar Rp. 118.237.908.00 itu dialihkan atau disisipkan untuk hal-hal tersebut, pastilah manfaatnya dirasakan langsung oleh jutaan rakyat. Maka wajar jika masyarakat bertanya mengapa taman kantor didahulukan dan dibangun semewah itu, sementara kepentingan rakyat banyak yang masih terabaikan?
Transparansi adalah kata kuncinya. Pemerintah wajib membuka secara lengkap dan rinci perhitungan anggaran tersebut kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui berapa rincian harga setiap meter perseginya, berapa harga setiap jenis tanaman, berapa biaya pembuatan kolam dan air mancur, berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya perawatan yang dibutuhkan setiap tahunnya. Jangan hanya disebutkan secara global bahwa itu adalah anggaran untuk taman mewah dengan fitur lengkap. Tanpa rincian yang terbuka dan bisa diperiksa oleh siapa saja, angka sebesar itu hanya menimbulkan kecurigaan yang mendalam di hati rakyat. Apakah benar-benar seluruh uang itu habis untuk pembangunan, ataukah ada yang “berenang” di dalamnya? Angka yang fantastis ini menjadi sangat mencurigakan jika tidak disertai data yang jelas dan terbuka lebar.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui siapa yang merancang, siapa yang melaksanakan pekerjaannya, dan berdasarkan apa perhitungan harganya ditetapkan. Apakah melalui proses lelang yang bersih dan jujur? Ataukah langsung ditunjuk pihak tertentu tanpa persaingan harga yang sehat? Semua itu harus terang benderang. Jika benar-benar dibangun dengan dana sebesar itu, maka hasilnya pun harus benar-benar tampak kemewahannya, berkualitas tinggi dan awet bertahun-tahun. Jangan sampai setahun dua tahun kemudian taman itu sudah rusak, air mancurnya mati, tanamannya mati, dan tak ada yang merawatnya lagi. Itulah yang sering terjadi pada proyek-proyek serupa di masa lalu—megah saat pembukaan, namun lama kelamaan terbengkalai karena tak ada biaya perawatan yang disiapkan.
Rakyat bukan tidak menginginkan lingkungan kantor yang indah dan sejuk. Namun keindahan itu haruslah proporsional, masuk akal, dan tidak membebani keuangan daerah di tengah masih banyaknya kesulitan rakyat. Janganlah karena ingin tampil megah dan mewah di mata siapa pun, lalu uang rakyat dihamburkan begitu saja tanpa perhitungan yang cermat dan pengawasan yang ketat. Anggaran Rp. 118.237.908.00 itu adalah titis keringat dan pengorbanan rakyat, bukan uang yang jatuh dari langit. Setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan secara jujur, teliti, dan terbuka lebar kepada publik. Jangan sampai kemewahan taman itu kelak justru menjadi saksi bisu dipertanyakannya kejujuran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh rakyat yang memberikan amanah tersebut.
Semoga pihak berwenang tidak hanya diam membisu, melainkan segera menjelaskan secara rinci dan terbuka kepada masyarakat luas. Jangan menunggu kecurigaan berubah menjadi kemarahan yang meluas. Karena pada akhirnya, yang membela kebenaran pasti berdiri tegak, dan yang menyembunyikan sesuatu kelak pasti akan terbongkar juga. Jumat, 7 Agustus 2026
(Dariman. A. Md)
