banner 728x250

Swarna Dwipa Institute Kecam Korban Penganiayaan di Bekasi Malah Kena SP Sekolah !

banner 120x600

 

detikfakta.com || Bekasi, — Seorang siswa baru tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga menjadi korban penganiayaan sesama siswa hingga mengalami luka robek di wajah yang membutuhkan tiga jahitan medis. Namun, korban justru dijatuhi surat peringatan (SP) oleh pihak sekolah.

 

Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada 21 September 2026 lalu. Berdasarkan keterangan pihak keluarga yang telah melihat rekaman kamera pengawas (CCTV) dari sekolah, pukulan atau ayunan tangan diarahkan berulang kali ke bagian dada dan wajah korban tanpa adanya perlawanan.

Kasus itu kini telah dilaporkan ke kepolisian dan masuk dalam proses penanganan hukum.

 

Selain menempuh jalur hukum, pihak keluarga juga berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bekasi.

 

Di tengah masa pemulihan, pihak sekolah justru menerbitkan surat peringatan kepada korban—kebijakan administratif yang dinilai keluarga menyamakan posisi korban dengan pelaku.

 

Padahal, dokumen pemeriksaan medis pascakejadian mencatat korban mengalami sakit kepala, pusing, mual, penurunan nafsu makan, hingga kondisi tubuh yang melemah.

 

Sementara itu, hasil pemeriksaan psikologis tertanggal 30 Oktober 2026 mencatat adanya indikasi awal reaksi stres pascatrauma, kecemasan, gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, serta kecenderungan menghindari lingkungan sosial tertentu di sekolah.

 

Dampak psikologis tersebut turut menghambat aktivitas belajar hingga membuat korban harus mengikuti ulangan susulan.

 

SDI Soroti Prosedur Penanganan Sekolah

Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, menilai langkah sekolah menerbitkan surat peringatan secara sepihak bertentangan dengan prinsip perlindungan peserta didik.

 

Menurutnya, setiap satuan pendidikan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan fisik maupun perundungan verbal yang diketahui oleh seluruh orang tua atau wali siswa.

 

“Biasanya penanganannya dilakukan internal antar siswa, dipanggil guru BK atau kesiswaan. Jika tidak menemukan titik temu, dipanggil orangtua kedua siswa yang berkonflik dan di-crosscheck.

 

Sekolah tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak,” kata Febby dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

 

Febby menegaskan, sekolah tidak boleh mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memicu stigmatisasi terhadap anak, sejalan dengan ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat 1–10.

 

“Intinya, sekolah tidak boleh melakukan tindakan sepihak karena setiap anak pada prinsipnya tidak boleh mengalami stigmatisasi.

 

Prinsip kepentingan anak harus diutamakan dengan tetap mengedepankan hak dasar anak, termasuk hak menyatakan pendapat dan mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

 

Dugaan Kasak-kusuk dan Desakan Evaluasi

 

Selain penerbitan SP, keluarga juga menyoroti dugaan adanya pembicaraan di kalangan tenaga pendidik mengenai kasus tersebut di hadapan siswa lain setelah pelaporan ke kepolisian.

 

Situasi ini dikhawatirkan memicu tekanan sosial serta stigma baru bagi korban di lingkungan sekolah.

 

Febby mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, serta Komisi IV DPRD Kota Bekasi turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP perlindungan siswa.

 

Ia menilai pemulihan hak belajar, jaminan keselamatan, pengaturan pemisahan kelas bila dibutuhkan, serta peninjauan ulang surat peringatan korban harus segera dilakukan agar insiden serupa tidak terulang.

 

Reporter : Edo

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *