Oleh: La Maseng
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat dalam struktur ketatanegaraan, melainkan juga momentum penting untuk membaca ulang konfigurasi kekuatan politik di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai figur yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Di antara nama-nama tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang menarik untuk dicermati.
Namun, perkembangan terbaru justru datang dari pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Pernyataan tersebut memberikan petunjuk baru mengenai arah pembicaraan politik di antara partai-partai pendukung pemerintahan.
Pernyataan Zulhas dan Sinyal Dukungan kepada Gerindra
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa partainya tidak akan mengajukan kader sendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Lebih jauh, Zulhas mengungkapkan bahwa partai-partai koalisi memiliki kesepahaman untuk mendukung figur dari Partai Gerindra.
“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra,” ujar Zulkifli Hasan, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Minggu, 15 November 2026.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan politik yang patut diperhatikan. Sebab, pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak lagi sebatas menyebut sejumlah nama dari berbagai partai, tetapi mulai mengarah pada kesepahaman mengenai asal partai figur yang akan diusulkan.
Zulhas juga menyampaikan bahwa partai-partai politik diberikan waktu sekitar satu minggu untuk melakukan pembahasan internal. Sementara keputusan mengenai sosok yang akan diajukan tetap berada dalam kewenangan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, dukungan terhadap kader Gerindra belum dapat dimaknai sebagai penetapan satu nama tertentu. Namun, secara politik, pernyataan tersebut mempersempit ruang spekulasi mengenai asal partai calon pengganti Gibran.
Dasco, Sugiono, atau Ahmad Muzani?
Jika Gerindra menjadi pilihan yang mendapat dukungan dari partai-partai koalisi, perhatian publik kemudian tertuju pada siapa figur yang akan diusulkan.
Tiga nama dari Gerindra yang sebelumnya disebut dalam pembicaraan bursa politik adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman panjang dalam politik parlemen. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, ia berada dalam posisi strategis dalam komunikasi politik dan hubungan kelembagaan.
Sugiono memiliki pengalaman dalam pemerintahan, termasuk pernah menjabat Menteri Luar Negeri. Sementara Ahmad Muzani merupakan Ketua MPR RI yang memiliki pengalaman dalam dinamika politik dan kelembagaan negara.
Di antara ketiganya, nama Dasco menjadi salah satu figur yang menarik perhatian karena posisinya dalam struktur Partai Gerindra dan pengalaman politiknya di parlemen.
Namun, menyimpulkan Dasco sebagai calon yang sudah diprioritaskan Presiden tentu terlalu dini. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.
Yang perlu dicermati adalah apakah dukungan partai-partai terhadap kader Gerindra nantinya akan bermuara pada satu nama yang memperoleh kesepahaman bersama.
Konsolidasi Koalisi atau Penataan Ulang Kekuasaan?
Pernyataan Zulhas juga membuka ruang analisis mengenai arah konsolidasi politik pemerintahan Prabowo.
Ketika partai-partai koalisi tidak mengajukan kader masing-masing dan menyatakan dukungan kepada Gerindra, publik dapat membaca adanya upaya membangun kesepahaman politik dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Akan tetapi, konsolidasi tersebut tetap perlu dilihat secara proporsional. Dukungan terhadap satu partai tidak otomatis berarti seluruh kepentingan politik di dalam koalisi telah selesai dinegosiasikan.
Dalam politik pemerintahan, kesepakatan mengenai figur sering kali berjalan beriringan dengan pembicaraan mengenai stabilitas koalisi, pembagian tanggung jawab, dan keberlanjutan agenda pemerintahan.
Di sinilah menariknya dinamika tersebut. Apakah pengisian jabatan Wakil Presiden akan menjadi momentum memperkuat konsolidasi pemerintahan atau justru membuka babak baru persaingan pengaruh di antara elite politik?
Pertanyaan ini layak menjadi perhatian publik dan pengamat politik.
Bayang-Bayang Politik Jokowi dan Prabowo
Pergantian Gibran juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks politik nasional pasca-Pemilu 2024.
Gibran merupakan putra mantan Presiden Joko Widodo. Kehadirannya sebagai Wakil Presiden sebelumnya menjadi bagian dari konfigurasi politik yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran ke pemerintahan.
Karena itu, perubahan pada posisi Wakil Presiden berpotensi menghadirkan berbagai interpretasi mengenai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Namun, terlalu dini apabila setiap perubahan langsung dimaknai sebagai pertentangan antara keduanya. Analisis yang objektif harus membedakan fakta, pernyataan resmi, kepentingan politik, dan spekulasi.
Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa pergantian jabatan tidak menggeser orientasi pemerintahan dari kepentingan rakyat menjadi sekadar arena negosiasi kekuasaan.
Konstitusi Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kesepakatan Elite
Terlepas dari dinamika dukungan partai politik, pengisian jabatan Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. MPR kemudian memiliki kewenangan menentukan siapa yang akan mengisi jabatan tersebut.
Artinya, dukungan partai politik merupakan bagian dari dinamika politik, tetapi proses akhirnya tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan.
Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula sekadar representasi kekuatan partai. Posisi tersebut merupakan amanah konstitusi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan rakyat.
Publik berhak mengetahui bagaimana proses tersebut berlangsung, siapa yang diusulkan, serta apa pertimbangan yang mendasari pemilihan figur pengganti.
Penutup: Gerindra Mendapat Dukungan, tetapi Siapa yang Dipilih?
Pernyataan Zulkifli Hasan memberikan perkembangan penting dalam membaca bursa pengganti Gibran. Dukungan terhadap kader Gerindra menunjukkan adanya kesepahaman politik di antara sejumlah partai koalisi.
Nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani kini menjadi figur yang patut dicermati dalam perkembangan berikutnya.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden. Lebih jauh, masyarakat perlu melihat apakah proses pergantian ini akan menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, dan menjawab persoalan bangsa.
Indonesia tidak kekurangan tokoh politik. Yang selalu dibutuhkan adalah pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
Pada akhirnya, dukungan politik boleh mengarah kepada Gerindra, tetapi keputusan harus tetap diuji melalui konstitusi dan kepentingan rakyat. Sebab, pergantian orang di lingkar kekuasaan tidak otomatis berarti perubahan bagi masyarakat.
La Maseng adalah jurnalis, penulis, dan pemerhati media yang aktif dalam pengembangan pers serta media siber di Indonesia. Memiliki perhatian terhadap isu politik, hukum, demokrasi, kebebasan pers, dan kebijakan publik. Dalam kiprahnya di dunia jurnalistik, ia terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan media online, serta aktif menyuarakan pentingnya independensi, integritas, dan profesionalisme pers. Pemikiran dan tulisannya berpijak pada perspektif kritis, etika jurnalistik, dan kepentingan publik.


















