Detikfakta.com | Lebak Banten – Penegakan supremasi hukum dan pengawalan uang negara di Kabupaten Lebak kembali menunjukkan perkembangan signifikan. PT Cipadang Jayabaya Putra Utama dilaporkan telah mengembalikan dana kelebihan bayar senilai Rp 1 miliar ke kas daerah. Pengembalian dana ini diduga kuat terjadi setelah Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak bergerak melakukan penyelidikan (lidik), menyusul laporan resmi yang dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Lebak Ke Kejaksa Agung
Langkah kooperatif dari pihak korporasi ini dinilai sebagai dampak langsung dari respon cepat aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. LSM GMBI Distrik Lebak sebelumnya secara resmi melaporkan adanya indikasi kelebihan pembayaran pada proyek infrastruktur daerah yang melibatkan pihak ketiga tersebut. 
Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga menyatakan bahwa pengawalan terhadap sisa lebih bayar ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam menjaga transparansi anggaran dan memastikan uang rakyat kembali ke peruntukannya. Menurutnya, investigasi di lapangan yang dilakukan tim GMBI menemukan adanya kejanggalan administrasi keuangan, yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung agar segera ditindaklanjuti demi mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Setelah laporan masuk, Pidsus Kejari Lebak langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Diduga karena intensifnya proses penyelidikan tersebut, PT Cipadang Jayabaya Putra Utama akhirnya memilih untuk segera memulihkan sisa dana kelebihan bayar sebesar Rp 1 miliar ke rekening kas daerah sebelum status perkara ditingkatkan.
Meski dana telah dikembalikan, LSM GMBI Distrik Lebak menegaskan akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan seluruh prosedur hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan serta tidak serta merta menghapus tindak pidana. Pengembalian ini diharapkan menjadi preseden agar para penyedia jasa konstruksi maupun instansi terkait di Kabupaten Lebak lebih berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola anggaran publik ke depan.
*/Abdul R
