JAKARTA, detikfakta.com :
Beredar di ruang publik narasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyebut, “Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit.”
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPP BM PAN), Slamet Ariyadi, menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan potongan pernyataan yang tidak utuh dan telah dicabut dari konteks aslinya sehingga menyesatkan publik.
“Potongan ucapan tersebut disampaikan saat memberikan pidato pada acara Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan pada Selasa, 4 Agustus 2026,” ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Slamet menegaskan, pernyataan tersebut sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai ajakan untuk meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen pemerintah terhadap swasembada pangan.
Sebaliknya, pernyataan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan.
Oleh karena itu, DPP BM PAN mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai potongan video atau kutipan yang beredar tanpa melihat konteks secara lengkap.
Konteks Asli Pernyataan Zulhas
Slamet membeberkan konteks utuh di balik pidato Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk meluruskan informasi yang keliru di tengah masyarakat:
Kritik terhadap Pasar Bebas: Ucapan tersebut sebenarnya merupakan bentuk kritik Zulhas terhadap pola pikir ekonomi pasar bebas (free market) yang dianut pada masa lalu pascareformasi.
Logika Keuntungan Finansial: Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah pada masa lalu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang; jika tidak punya beras, beras dianggap tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit.
Bukan Anjuran Resmi: Zulhas sama sekali tidak sedang menyuruh petani untuk berbondong- bondong membabat sawah atau mengganti lahan padi dengan sawit. Ia memakai contoh tersebut untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia sempat mengalami ketergantungan yang tinggi pada impor beras.
Penegasan Komitmen Swasembada Pangan di Era Presiden Prabowo
Dalam pidato yang sama di Sulawesi Selatan, Zulhas juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan yang tegas dan menolak logika pasar bebas murni dalam urusan pangan.
Kedaulatan Bangsa: Swasembada pangan dinilai menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme untung-rugi pasar.
Perubahan Arah Kebijakan: Pada tahun 2024, Indonesia masih melakukan impor beras sekitar 2,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Namun, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan ditegaskan untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional utama.
“Prinsip pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Slamet.
Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar.
Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo
