JAKARTA, detikfakta.com :
Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gedung Joang 45, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, koalisi masyarakat sipil ini secara tegas menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta mendesak dilakukannya proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang berlangsung di dalam aula gedung bersejarah tersebut dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai organisasi yang tergabung dalam GMKR. Suasana terpantau kondusif sepanjang acara berlangsung. Seorang narasumber tampak menyampaikan orasinya di atas panggung, sementara sejumlah awak media hadir untuk meliput jalannya kegiatan.
Tuntutan utama gerakan ini terlihat jelas melalui spanduk besar yang terpasang di belakang panggung bertuliskan, “Hentikan Jokowi dan Oligarki Merampok Kedaulatan Rakyat dan Makzulkan Gibran.” Selain pesan utama tersebut, berbagai logo organisasi pendukung juga menghiasi area kegiatan, menandakan soliditas dukungan dari elemen masyarakat sipil yang hadir.
Dalam orasinya, Presidium GMKR yang terdiri dari Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko dan Said Didu, menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kondisi demokrasi saat ini, penegakan konstitusi, serta perlindungan kedaulatan rakyat.
Mereka menyerukan agar seluruh elemen masyarakat terus mengawal proses demokrasi sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
“Kami hadir di sini untuk mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan oligarki,” ujar salah satu pembicara dalam keterangannya.
Kegiatan berlangsung dengan penyampaian pandangan dari sejumlah perwakilan organisasi yang tergabung dalam GMKR. Hingga acara berakhir, situasi kondusif
Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi yang dilakukan GMKR di Jakarta, dengan mengangkat isu pemerintahan, demokrasi, dan penegakan konstitusi sebagai fokus utama pembahasan.
GMKR berharap suara mereka dapat didengar oleh para pengambil kebijakan demi perbaikan tata kelola negara ke depannya.
Reporter : Redaksi Pusat
