SUMBER, CIREBON | detikfakta.com
Guna memastikan keseragaman pemahaman, standar pelaksanaan tugas, serta kualitas pelayanan hukum yang optimal di lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri Sumber secara rutin mengikuti kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
Pada Rabu, 9 September 2026 pukul 10.00 WIB, kegiatan pembinaan bidang teknis tersebut dilaksanakan secara virtual melalui media Zoom Meeting, berpusat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Sumber, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 4, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Bapak Dr. Herry Supriyono, S.H., M.Hum., yang menyampaikan pembinaan dan sosialisasi kebijakan terbaru kepada seluruh satuan kerja pengadilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
Jajaran Pimpinan dan Pejabat Struktural KPN Sumber Hadir Penuh
Kegiatan pembinaan virtual ini diikuti secara langsung oleh seluruh jajaran pimpinan dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Sumber, antara lain:
– Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Bapak ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.
– Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumber
– Panitera Pengadilan Negeri Sumber
– Sekretaris Pengadilan Negeri Sumber
– Serta para Panitera Muda Pidana, Hukum, dan Perdata Pengadilan Negeri Sumber
Kehadiran seluruh elemen pimpinan dan pejabat struktural ini menunjukkan keseriusan Pengadilan Negeri Sumber dalam mengikuti arahan pimpinan tinggi dan memastikan setiap kebijakan dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik di lingkungan kerjanya.
Materi Pembinaan dan Sosialisasi yang Komprehensif dan Aktual
Dalam kegiatan Zoom Meeting tersebut, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menyampaikan sejumlah materi yang sangat penting dan strategis bagi pelaksanaan tugas peradilan, mencakup:
1. Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Sosialisasi SEMA Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Sosialisasi SEMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan;
4. Sosialisasi SEMA Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Batal, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal;
5. Sosialisasi Pedoman Penulisan, Alur Perkara, dan Format Baku/Template Penyesuaian KUHP/KUHAP berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 112/WKMA.Y/HK2.1.1/IX/2026 tanggal 2 September 2026.
Materi-materi ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penerapan peraturan perundang-undangan baru, khususnya UU KUHAP yang telah mengalami pembaruan, serta pedoman teknis penanganan perkara yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran pengadilan agar tercipta keseragaman praktik hukum di seluruh wilayah Jawa Barat.
Fokus Pembinaan: Integritas, Profesionalisme, dan Kualitas Pelayanan Publik
Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Bapak ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H., menyampaikan bahwa arahan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dalam berbagai kegiatan pembinaan virtual via Zoom Meeting senantiasa berfokus pada peningkatan integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap peraturan Mahkamah Agung, serta kualitas pelayanan publik di seluruh satuan kerja wilayah hukum Jawa Barat.
Beliau menambahkan bahwa pada pembinaan virtual yang dipimpin langsung oleh KPT Bandung, Bapak Dr. Herry Supriyono, S.H., M.Hum., terdapat beberapa poin arahan krusial yang ditegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri.
Penegasan ini menjadi panduan utama bagi Pengadilan Negeri Sumber untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kemurnian penegakan hukum, serta memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.
Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sumber dapat semakin memahami dan menerapkan kebijakan-kebijakan terbaru, sehingga terwujud peradilan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepercayaannya oleh masyarakat.
Laporan: Dariman. A. Md
