detikfakta.com || Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Agus Riwanto, mendorong penguatan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan agar berbagai program prioritas nasional dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Menurut Agus, keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, banyaknya kegiatan yang terlaksana, ataupun infrastruktur yang berhasil dibangun. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana program mampu menghadirkan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berjalan secara transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Agus dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam paparannya bertema Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Kelembagaan Program Prioritas Nasional, Agus menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Dengan landasan hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, setiap program dapat dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Program prioritas nasional harus memiliki tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Kepastian hukum bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memberikan pedoman dan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana, dunia usaha, maupun masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai prinsip tersebut relevan diterapkan pada berbagai program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Reforma Agraria.
“Masing-masing program memiliki karakteristik dan sasaran berbeda sehingga membutuhkan desain kelembagaan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang sesuai”, imbuhnya.
Pada program MBG, misalnya, kejelasan tanggung jawab kelembagaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran menjadi aspek penting.
“Dengan tata kelola yang baik, tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas pelayanan publik”, tegasnya.
Sementara itu, pada pengembangan KDKMP, Agus menekankan pentingnya kepastian hukum, penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, serta pengelolaan organisasi secara profesional.
“Koperasi harus dibangun sebagai lembaga ekonomi yang sehat, dikelola secara transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat di sekitarnya”, katanya.
Adapun pada program KNMP, penguatan tata kelola diperlukan agar pembangunan fasilitas dan infrastruktur perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kejelasan pengelolaan, pembagian tanggung jawab, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi pesisir menjadi faktor penting agar program tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Jangan sampai keberhasilan hanya dilihat dari terbangunnya fasilitas. Yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas itu dikelola, dimanfaatkan, dan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Terkait Reforma Agraria, Agus menilai kepastian hukum atas tanah, kejelasan prosedur, dan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi unsur penting untuk memastikan program berjalan tertib, berkeadilan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa semakin besar cakupan dan anggaran suatu program, semakin penting pula penguatan pengawasan dan transparansi sejak awal.
“Akuntabilitas tidak boleh berhenti pada penyusunan laporan administratif, tetapi harus mencakup kualitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas penggunaan anggaran, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat”, ungkapnya.
Agus mendorong agar pengawasan program dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk perguruan tinggi, kalangan akademisi, masyarakat sipil, media, serta kelompok penerima manfaat.
“Keterlibatan publik dinilai dapat memperkuat kualitas evaluasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah”,
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis dampak (impact-based EVALUATION P pp). Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program tidak hanya diukur melalui realisasi anggaran atau ketersediaan sarana fisik, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan manfaatnya.
Menurut Agus, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelaksana, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan modal penting untuk mengoptimalkan berbagai program prioritas nasional.
“Program yang baik harus didukung regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, pelaksanaan yang akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Jika seluruh unsur tersebut berjalan beriringan, manfaat program akan semakin luas dan dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Reporter : Edo


















