KABUPATEN BOGOR | DETIKFAKTA.COM– Tim investigasi awak media menelusuri dugaan praktik usaha ilegal pengolahan popok sekali pakai (pampers) yang tidak mengantongi izin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun izin edar resmi di Jalan H. Nali, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (16/11/2026).
Saat tim media mendatangi lokasi dan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pengelola bernama Ace, yang bersangkutan mengklaim bahwa aktivitas pengolahan pampers di tempat tersebut sudah tidak lagi berjalan. Menurut pengakuan Ace, banyaknya awak media yang datang meninjau lokasi membuat praktik usaha tersebut dihentikan.
Namun, keterangan pengelola tersebut bertolak belakang dengan informasi yang dihimpun tim media dari warga sekitar. Masyarakat setempat mengungkapkan bahwa aktivitas pengolahan pampers diduga masih tetap berlangsung secara diam-diam dengan pola “kucing-kucingan”, yakni dimulai selepas waktu Magrib hingga larut malam guna menghindari pantauan petugas maupun publik.
Selain beroperasi pada malam hari, warga juga menginformasikan bahwa sebagian aktivitas produksi diduga telah dipindahkan sementara ke sebuah rumah produksi tersembunyi di wilayah sekitar agar tidak mudah terdeteksi.
Tidak Mengantongi Izin Kemenkes dan Izin Edar
Berdasarkan penelusuran di lapangan, kegiatan pengolahan pampers tersebut diduga kuat tidak memiliki Perizinan Berusaha maupun Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dari Kementerian Kesehatan RI, serta tidak berada di bawah pengawasan standar industri yang sah.
Padahal, popok bayi maupun popok dewasa termasuk dalam kategori produk yang bersentuhan langsung dengan organ vital dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, produk tersebut wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan perizinan yang berlaku sebelum diedarkan kepada masyarakat.
Diduga Melanggar Undang-Undang dengan Ancaman Pidana hingga 12 Tahun
Praktik produksi dan peredaran produk kesehatan maupun barang konsumsi yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar resmi dapat berimplikasi pada pelanggaran sejumlah regulasi di Indonesia, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3))
Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, maupun tidak memenuhi ketentuan perizinan dan izin edar, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam ketentuan Pasal 435, ancaman pidananya berupa penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penerapan pasal terhadap produk pampers harus terlebih dahulu dipastikan berdasarkan klasifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8)
Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, serta memperdagangkan barang cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pelaksanaan kegiatan industri tanpa memenuhi ketentuan perizinan berusaha serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai jenis pelanggaran dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Risiko Kesehatan dari Pampers Olahan Tanpa Standar Keamanan
Pengolahan ulang maupun pengemasan kembali popok sekali pakai secara tidak sesuai standar keamanan dan kebersihan berpotensi membawa risiko kesehatan, khususnya bagi bayi, balita, dan lansia yang memiliki kulit sensitif.
Beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain:
1. Risiko Kontaminasi Bakteri dan Jamur
Proses pengolahan di tempat yang tidak higienis berpotensi menyebabkan kontaminasi mikroorganisme, seperti Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Paparan mikroorganisme tersebut dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi kulit.
2. Ruam Popok dan Iritasi Kulit
Pengolahan yang tidak memenuhi standar berisiko memengaruhi kualitas bahan penyerap serta memungkinkan adanya residu zat kimia, debu, dan kotoran. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko dermatitis kontak iritan, ruam popok, hingga reaksi alergi pada kulit.
3. Risiko Gangguan Kesehatan pada Area Sensitif
Penggunaan popok yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan berpotensi menimbulkan iritasi maupun peradangan pada area sensitif, terutama apabila digunakan secara berulang.
Desakan Tegas kepada Pemkab Bogor, APH, dan Perangkat Desa
Atas temuan investigasi dan keresahan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta segera mengambil langkah tegas dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.
Aparat Penegak Hukum (APH) dari jajaran kepolisian setempat bersama Pemerintah Desa Cinangneng juga didesak untuk menindaklanjuti informasi masyarakat serta menelusuri dugaan keberadaan rumah produksi tersembunyi yang disebut-sebut menjadi lokasi pemindahan sementara aktivitas usaha tersebut.
Pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh diperlukan guna memastikan legalitas usaha, standar keamanan produk, serta potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Langkah tersebut diharapkan dapat melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat luas.
Penulis Berita: Aprilina Elvira Nunuhitu
Tagar:
#DetikFakta.Com #InvestigasiMedia #PampersIlegal #TenjolayaBogor #Cinangneng #PemkabBogor #KemenkesRI #PerlindunganKonsumen #PolresBogor #BeritaBogor

















