detikfakta.com | | Jakarta : Tiga pekerja tewas tanpa APD di gorong-gorong 7 meter Cipayung, BPJS atas nama perusahaan kereta cepat China, dirut PAM Jaya cuma beri surat peringatan ke Moya
Said Iqbal, Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Partai Buruh, benar-benar geram. Senin, 05 october 2026.
Ia tidak habis pikir proyek air bersih PAM Jaya senilai Rp. 23 triliun bisa merenggut nyawa tiga pekerja tanpa ada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sama sekali.
“Saya temukan di lapangan, pekerja turun ke gorong- gorong 7 meter tanpa APD, tanpa oksigen, tanpa pengawas K3.
Begitu satu pingsan karena gas beracun, dua lagi turun menolong, mati semua. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan karena kelalaian,” kata Said Iqbal dengan nada tinggi saat sidak ke lokasi maut di Jalan Pintu III TMII, Cipayung, Jakarta Timur, pertengahan Juli 2026.
Peristiwa maut itu terjadi Kamis, 9 Juli 2026. Korban pertama S, pekerja lokal, ditugaskan membersihkan saluran dan menguras air bor proyek pipa distribusi PAM Jaya.
Di kedalaman 7 meter, ia lemas kekurangan oksigen. A, rekan WNI, dan LAW, WNA asal China, menyusul untuk menolong. Ketiganya tewas di dalam. Tim Gulkarmat Jaktim evakuasi berjam-jam. Fakta pahit: ketiganya tidak pakai APD confined space.
Yang bikin Said Iqbal makin naik darah, saat ia cek dokumen BPJS Ketenagakerjaan korban, kartu BPJS bukan atas nama PAM Jaya atau PT Moya Indonesia sebagai kontraktor utama, tapi atas nama perusahaan kereta cepat China, PT China Railway Construction Corporation (CRCC) yang jadi subkontraktor Moya.
“Bagaimana tender Rp. 23 triliun dikerjakan Moya Indonesia dan subkonnya perusahaan kereta cepat China ? BPJS atas nama perusahaan China ? Ini akal-akalan hindari tanggung jawab. Saya desak polisi pidanakan, bukan cuma surat peringatan,” tegas Said Iqbal.
Ia merujuk pada pernyataan resmi PAM Jaya. Komisaris Utama Prasetyo Edi Marsudi pada 15 Juli 2026 hanya bilang PAM Jaya mendorong investigasi menyeluruh dan memberi surat peringatan ke Moya. Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin belum muncul minta maaf terbuka ke keluarga.
Said Iqbal mengingatkan, proyek PAM Jaya ini bukan proyek kecil. Nilai kerja sama pengelolaan SPAM dengan Moya mencapai Rp. 23 triliun untuk 25 tahun. Tapi K3-nya nol besar. Ia bandingkan dengan skandal sebelumnya, air got masuk ke rumah warga karena pipa bocor dan salah sambung, yang dibongkar Jakarta Barometer.
“Kalau air got saja bisa masuk ke rumah warga, bagaimana kita percaya mereka kelola proyek Rp. 23 T dengan benar ? Ini BUMD mau IPO, mau jual saham ke publik, tapi kelola nyawa pekerja saja tidak becus,” kata Said Iqbal.
Gubernur Pramono Anung saat ditanya wartawan 18 Juli 2026 malah cuci tangan, “Itu bukan pegawai PAM Jaya, tapi subkontraktor Moya.”
Pernyataan itu dinilai Said Iqbal sebagai lepas tanggung jawab. Menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Jasa Konstruksi, pemberi kerja utama tetap bertanggung jawab atas K3 di lapangan, apalagi proyek milik BUMD.
Jakarta Barometer lewat Direktur Jim Lomen Sihombing sudah desak Kejati DKI periksa Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin terkait dugaan kongkalikong tender ke Moya. FORMASI juga desak hal sama.
Said Iqbal menutup dengan ancaman, jika dalam seminggu tidak ada penetapan tersangka K3 dan audit tender Rp. 23 triliun, buruh akan gelar aksi besar di Balai Kota dan kantor PAM Jaya di Penas.
PAM Jaya yang kini asetnya puluhan triliun dan mau IPO bersama Bank Jakarta dan Transjakarta harus jawab : mau jual air bersih atau air maut?
Redaksi membuka seluas- luasnya Klarifikasi atau Hak Jawab bagi sumber terkait pemberitaan ini
# Penasehat Presiden Geram – Desak Pidana Bukan Surat Peringatan
# Penasehat Presiden Said Iqbal Geram, Proyek PAM 23 Triliun Tanpa K3
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo
