Detikfakta.com | BOGOR — Ratusan massa yang mengatasnamakan Petisi 26 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026). Massa mengklaim membawa satu juta tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Kabupaten Bogor.
Dengan membawa banner bertuliskan “Petisi 26 Tolak Korupsi di Kabupaten Bogor” dan mengusung tema “Tolak KKN, Lawan Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat”, massa mendesak adanya transparansi serta pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.
Tiga persoalan menjadi sorotan utama, yakni dugaan persoalan upah pungut pajak dan retribusi, pengelolaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Koordinator aksi, Ikbal, mengatakan massa yang turun berasal dari berbagai unsur, di antaranya masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan elemen lainnya.
> “Kami membawa satu juta tanda tangan untuk menolak KKN di Kabupaten Bogor. Ini bentuk suara masyarakat yang meminta transparansi dan pemerintahan yang bersih,” ujar Ikbal.
Ikbal juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk memeriksa berbagai persoalan yang mereka soroti apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
> “Kami meminta KPK segera turun tangan untuk memeriksa dugaan tindak korupsi di Kabupaten Bogor. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang,” tegasnya.
Petisi 26 menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN.
Massa juga meminta DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Reporter : (Abdul)
Kabiro Bogor
