detikfakta.com | | Kabupaten Cirebon — Guna memastikan transformasi digital perlindungan sosial benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menyelenggarakan sosialisasi Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) kepada para Babinsa perwakilan Kecamatan di lingkungan Kodim 0620.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2026 sekaligus menjembatani kesenjangan kemampuan digital di tengah masyarakat.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri, dalam arahannya menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh TNI, khususnya para Babinsa yang turut hadir dan bersinergi. “Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di sini bukan sekadar mengikuti kegiatan.
Lebih dari itu, Bapak/Ibu adalah perpanjangan tangan kami di wilayah masing-masing — menjadi jembatan yang memastikan tak ada warga yang tertinggal hanya karena belum paham cara menggunakan teknologi,” ujarnya membuka arahan.
Beliau menegaskan enam hal pokok yang menjadi pedoman utama pelaksanaan Perlinsos Digital di lapangan:
1. Pahami Tujuan Sebenarnya
Perlinsos Digital bukan sekadar aplikasi atau pencatatan daring. Ini adalah upaya menyusun data perlindungan sosial yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan — agar bantuan negara benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Registrasi adalah pintu masuk pendataan, bukan jaminan langsung menerima bantuan. Hal ini harus dipahami dan disampaikan dengan jelas kepada seluruh warga.
2. Menjadi Pendamping, Bukan Penentu
Babinsa hadir untuk membantu masyarakat memahami proses, bukan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Apabila warga bertanya “sudah daftar, apakah pasti dapat?”, jelaskan dengan tulus: penetapan penerima tetap mengikuti kriteria, hasil pemutakhiran data, serta kebijakan masing-masing program. Tugas kita memastikan warga tidak kehilangan hak hanya karena belum paham proses digital.
3. Bekerja Bersama, Bukan Sendirian
Pelaksanaan di lapangan harus berjalan berkoordinasi erat dengan Camat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Sosial, serta Disdukcapil. Khusus persoalan data kependudukan — NIK, Kartu Keluarga, ketidaksesuaian identitas — arahkan kepada instansi yang berwenang, jangan diselesaikan sendiri di luar kewenangan.
4. Dampingi Mereka yang Kesulitan
Tidak semua warga memiliki kemampuan maupun sarana digital. Lansia, warga miskin, mereka yang tidak memiliki perangkat atau belum terbiasa menggunakan internet — di sinilah peran Babinsa hadir. Bantu mereka memahami langkah-langkahnya, arahkan dengan sabar, tetapi jangan mengambil alih sepenuhnya agar mereka juga ikut memahami prosesnya.
5. Jaga Integritas, Jangan Janji, Jangan Pungut
Ini adalah hal yang paling ditekankan: tidak boleh ada pungutan apa pun, tidak boleh ada janji bahwa setelah mendaftar pasti mendapat bantuan. Jaga kepercayaan masyarakat — proses ini dilakukan untuk melayani, bukan untuk membebani atau menimbulkan keresahan.
6. Teruskan Ilmu yang Didapat
Setelah kembali ke wilayah, bagikan pengetahuan dan panduan ini kepada rekan-rekan Babinsa lainnya serta warga binaan. Prinsip kerjanya: Paham → Koordinasikan → Dampingi → Edukasi → Laporkan kendala yang ditemui di lapangan agar dapat segera dicarikan solusinya.
“Kita mungkin berbeda seragam, berbeda instansi. Namun ketika berbicara tentang masyarakat yang membutuhkan, tujuan kita sama: jangan sampai warga yang benar-benar memerlukan justru terabaikan karena persoalan data, administrasi, atau keterbatasan teknologi,” pesan Astri menegaskan.
“Semoga Perlinsos Digital ini tidak hanya menjadi program pencatatan di layar gawai, melainkan bukti nyata kehadiran negara — makin dekat, makin cepat, makin tepat — merangkul seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon tanpa terkecuali,” pungkas beliau. Kamis, 24 September 2026
Reporter : Dariman A. Md
