Bertugas mengawasi ITF Sunter sejak 2019, Dani mengaku sudah beberapa kali menyaksikan calon investor berkunjung ke area pembangunan ITF Sunter. “Tapi, sampai sekarang belum ada yang pasti siapa yang bakal mau bangun. Kami, di lapangan, hanya disuruh jaga,” kata dia. 

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian heran proyek ITF Sunter tak kunjung jalan. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya tak terganjal persoalan pembiayaan. Apalagi, DPRD telah memberikan lampu hijau bagi Anies untuk membiayai proyek itu dari APBD. 

“Total APBD dikelola Anies (dalam lima tahun) Rp400 triliun. Biaya ITF itu paling besar Rp3 triliunan. Enggak ada apa-apanya dibanding total APBD sebesar Rp400 triliun ini,” kata Justin kepada Alinea.id, Minggu (14/8).

Justin menduga pengerjaan proyek ITF Sunter mangkrak lantaran tak diprioritaskan oleh Anies. Sang gubernur, ia sebut, lebih tertarik menggarap proyek-proyek yang lebih populer semisal gelaran Formula E dan pembangunan stadion JIS. Padahal, sampah merupakan salah satu persoalan urgen yang harus ditangani pemerintah. 

“Masalah yang mendesak di Jakarta apa? Misalnya macet, banjir, sampah, air bersih, polusi udara. Itu yang perlu kita kerjain. Kalau sampai lima tahun dengan uang Rp400 triliun tidak ada ITF, itu kemungkinan memang tidak prioritas atau gubernur tidak niat,” ucap Justin. 

Sebelumnya, Komisi D DPRD telah menyarankan Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022 untuk membiayai ITF Sunter. Harapannya, pembangunan ITF Sunter sudah dimulai sebelum masa jabatan Anies berakhir, Oktober mendatang.

Lebih jauh, Justin menyarankan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mulai menghitung anggaran untuk membangun kontruksi awal fasilitas ITF Sunter. “Ketimbang wara-wiri. Sampai sudah 5 tahun, tidak ada kemajuan apa-apa,” imbuh dia. 

Justin mengatakan mangkraknya proyek ITF Sunter juga merugikan dari sisi lain. Karena proyek tersebut tak jalan, Pemprov DKI terpaksa terus mengandalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Setiap tahun, pengangkatan sampah ke TPST itu menghabiskan biaya hingga Rp500 miliar.

“Jadi, ada kepentingan apa di sini? Kenapa (pembuangan sampah ke TPST Bantargebang) terus di-maintenance?” tanya politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu

Suramnya proyek sampah Sunter di sisa masa jabatan Anies

Tak realistis?

ITF didesain punya kapasitas pengolahan sampah sekitar 2.200 ton per hari. Pembangunan ITF Sunter ditujukan untuk mereduksi beban TPST Bantargebang hingga 30%. Saat ini, TPST Bantargebang menampung sampah sekitar 7.800 ton per hari.

Inovasi teknologi pada ITF Sunter digadang-gadang mampu mereduksi volume sampah pada kisaran 80-90% dengan standar emisi Euro 5. Pada fasilitas ITF, sampah juga bisa dikonversi untuk menghasilkan energi listrik sebesar 35 megawatt per jam.

Kepada Alinea.id, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengaku pesimistis proyek itu bakal jalan sebelum masa jabatan Anies berakhir. Apalagi, anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut tergolong besar. 

“Ini juga belum jelas. Padahal, ini sudah bulan Agustus. Sudah mau selesai masa jabatan Anies. Saya rasa mungkin ke depannya kita harus lihat juga karena dananya cukup besar. Biayanya kurang lebih bisa sampai Rp3 triliunan,” kata Nova saat dihubungi, Rabu (17/8). 

Menurut Nova, proyek pembangunan fasilitas ITF dengan skema business to business (B to B) juga perlu dikaji ulang. Selain soal investor yang tak kunjung datang, ia menyoroti persoalan tipping fee proyek yang hingga kini belum ditentukan. 

“Kalau kita hitung berdasarkan dari, misalnya, dari tipping fee ini nanti jadi beban APBD juga ke depannya. Kita harus hitung juga apakah nanti kemampuan ITF ini setara enggak (dengan potensi keuntungan),” kata dia. 

Ketimbang ngotot membangun ITF, ia mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membangun tempat pengolahan sampah berbasis teknologi refuse-derived fuel (RDF). Model itu sudah diaplikasikan pada TPST Bantargebang dengan kapasitas pengolahan sampah sekitar 1.000 ton per hari.

RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers. Sampah dicacah menggunakan alat khusus sehingga bentuknya lebih kecil seperti pelet. Hasilnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk pembangkit tenaga listrik. 

Menurut Nova, pengolahan sampah model RDF diestimasi hanya membutuhkan anggaran Rp1 triliun. “Nah, itu kan pakai skema APBD meski ada pinjaman dari PMD juga. Jadi, skemanya multiyear. Lewat skema APBD dengan tahapan- tahapan. Misalnya di tahun pertama, berapa miliar dulu yang harus dikeluarkan. Kita gelontorkan berjenjang,” jelas Nova. 

Skema pendanaan serupa, kata Nova, bisa “dipaksakan” untuk membiayai pembangunan ITF Sunter. Namun, pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern seperti ITF dipastikan tak akan selesai dalam satu tahun. Ia menyebut proyek tersebut tak realistis untuk dijalankan di sisa masa jabatan Anies. 

“Kita, yang penting, memperoleh hasil. Jadi, yang penting, ada dulu. Soalnya, ini sudah sampai 2018 sampai sekarang belum kelihatan bentuknya. Menurut saya, kenapa enggak kita ganti aja teknologi ITF dengan RDF dengan biaya yang lebih murah,” ucap Nova.

Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan kebijakan yang bakal diambil untuk melanjutkan proyek ITF Sunter. Namun, Kepala Divisi Corporate Secretary Jakpro Nadia Diposanjoyo mengaku sudah ada investor yang tertarik melanjutkan pembangunan ITF Sunter. 

Tanpa menyebut identitasnya, Nadia mengatakan, Jakpro sedang menjajaki peluang kerja sama dengan sang investor. Berbarengan dengan itu, skema pendanaan menggunakan penyertaan modal daerah juga sedang dikaji oleh Jakpro.

“Kami ingin menjalankan nasihat DPRD. Jadi, berbagai macam skema disiapkan. Apakah pakai pendanaan PMD atau partnership? Saat ini keduanya sedang berproses,” kata Nadia kepada Alinea.id, Sabtu (20/8). 

Pekerja menggunakan alat berat memindahkan sampah di area proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta, Selasa (12/2). /Foto Antara

Tak cukup ITF

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai wajar jika proyek ITF sepi investor. Ia menyebut biaya pengolahan sampah di ITF Sunter bakal membengkak lantaran tak ada pemilahan sejak dari “hulu”. 

“Harus dipilah dulu. Sampah tidak siap diolah dan membuat biaya naik. Jadi, siapa pun investornya dan ITF mana pun tidak akan sanggup karena sistem pengolahan sampah masih belum terpilah,” kata Nirwono kepada Alinea.id, belum lama ini. 

Pengolahan sampah model ITF, kata Nirwono, butuh dukungan dari publik dan pemerintah dalam bentuk pemilahan. Sampah yang tiba di ITF harus sudah siap olah. Petugas ITF tak mungkin memilah berton-ton tumpukan sampah sendiri yang datang setiap hari. 

“Di sini kegagalan Pemda DKI atau Dinas Lingkungan menyiapkan sampah siap olah. Kuncinya ada pengolahan pemilihan pemilahan sejak di sumber produksi sampah mulai dari rumah tangga, restoran atau warung, pasar atau pusat perbelanjaan, dan perkantoran,” kata Nirwono.

Infografik Alinea.id/S Utarid

Nirwono juga mempersoalkan kapasitas ITF Sunter. Menurut dia, kemampuan pengolahan sampah hingga sekitar 2.000 ton per hari belum signifikan untuk mereduksi tumpukan sampah di DKI. 

Selain pembangunan ITF, ia menyarankan agar Pemprov DKI mengembangkan gerakan pengolahan tuntas sampah secara berjenjang, mulai dari tingkat rumah tangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kota. Perekonomian sirkular juga harus didorong dengan penerapan reduce, reuse, recylce, dan repair. 

Pengolahan sampah organik, misalnya, menurut Nirwono, dapat tuntas dilakukan di sumber-sumber penghasil sampah. Dengan inovasi teknologi, sampah jenis itu sepenuhnya bisa diolah menjadi kompos untuk taman, kebun, dan penghijauan lingkungan.

“Pengolahan sampah anorganik dipilih dan dipilah menjadi barang berguna dan bernilai sesuai bentuknya. Keberadaan bank-bank sampah di lingkungan permukiman akan sangat membantu proses sirkular ekonomi sampah organik dan anorganik,” ucap Nirwono.

Alinea.id berupaya menginformasi kelanjutan program pembangunan fasilitas ITF Sunter kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Namun, Kuswanto enggan berkomentar saat ditanyai perihal itu.
 


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.