Selain mertua, istri Hendry juga sempat ikutan tertular. Namun, gejala penyakit sang istri juga tergolong ringan. Istri Hendry sembuh setelah menjalani isolasi mandiri selama sepekan. 

“Untungnya yang lain enggak ada yang kena. Enggak kebayang kalau orang tua saya kena juga. Mereka sudah tua. Ibu saya udah sering sakit-sakitan juga,” ungkap pegawai sebuah perusahaan ekspor-impor di Surabaya itu. 

Hendry tak tahu dari mana ia bisa tertular Covid-19. Selain ngantor, ia juga rutin nongkrong bersama rekan-rekannya di kafe atau restoran sejak beberapa bulan lalu. 

Sebelum dinyatakan positif, Hendry juga sempat berlibur bersama istrinya ke salah satu destinasi wisata populer di Jawa Timur. Hendry menduga saat liburan itulah ia tertular Covid-19. Ketika itu, Hendry dan sang istri sering menanggalkan masker untuk berfoto dan makan.

“Mungkin di situ (tertular). Suka lupa sih kadang-kadang kita maskeran. Ngerasa kuat gitu karena udah divaksin, ya. Kalau sekarang sih, ke mana-mana pakai masker lagi. Takutnya kejadian lagi. Kita yang kena, tapi nularin ke keluarga,” ujar dia.

Omicron dan urgensi kembali memakai masker

Kembali melonjak

Belakangan, jumlah kasus positif Covid-19 memang kembali melonjak. Pada 4 Agustus 2022, Satgas Covid-19 mencatat ada penambahan sekitar 38 ribu kasus baru dalam sepekan terakhir. Rerata kasus positif per pekan pada Juni hanya berkisar sekitar 2.000. 

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan angka kematian karena Covid-19 juga turut melonjak. Pada pekan pertama Agustus, tercatat ada 91 orang yang meninggal karena Covid-19. 

“Angka ini juga meningkat tajam dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang masih berkisar di angka 40 kematian. Bahkan dalam beberapa hari terakhir kita sempat menyentuh lebih dari 20 kematian dalam satu hari,” ujar Wiku dalam jumpa pers yang ditayangkan di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (4/8). 

Menurut catatan Satgas Covid-19, kenaikan jumlah kasus terutama disumbang lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Seiring dengan itu, jumlah kematian karena SARS-CoV-2 di lima provinsi tersebut juga naik. 

“DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kematian bulanan terbanyak, yaitu 29 kematian per bulan. Disusul Jawa Barat 11 kematian dan sisanya kurang dari 7 kematian,” jelas Wiku. 

Ketersediaan ranjang (bed occupation rate/BOR) di rumah-rumah sakit di kelima provinsi itu masih tergolong aman. Keterisian tempat tidur di DKI kini mencapai 12,93%, Kalimantan Selatan 12,79%, Banten 11,85%, Jawa Barat 8,28%, dan Jawa Timur di bawah 5%.

Meski begitu, Wiku mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada. “Apabila kenaikan kasus terus terjadi, perlu diambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya kenaikan terus-menerus dan kembali membawa kita pada puncak kasus baru,” ucapnya. 

Sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara, kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia dipicu kehadiran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Meski tak ganas, kedua subvarian virus itu diketahui lebih cepat menular ketimbang pendahulunya. 

“Banyak negara yang kembali melonjak kasusnya akibat mandat membebaskan masker maupun munculnya fenomena seperti Covid-19 reborn atau munculnya kembali gejala setelah sembuh. Pemerintah akan terus berupaya menyesuaikan berbagai kebijakan penanganan agar tetap adaptif,” ujar Wiku. 

Selain karena kehadiran subvarian baru, Wiku mengatakan kenaikan jumlah kasus positif juga dipengaruhi melemahnya disiplin masyarakat dalam menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Menurut Wiku, kondisi tersebut diiringi dengan kinerja pemantauan dan pelaporan kepatuhan penerapan protokol kesehatan oleh pemerintah daerah yang menurun. Dia menyampaikan, dalam beberapa bulan terakhir daerah yang melaporkan tingkat kepatuhan masyarakat kepada Satgas Covid-19 semakin berkurang. 

“Hanya 17 dari 34 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, yaitu antara 25 sampai 31 Juli 2022. Kepatuhan memakai masker cenderung lebih rendah daripada menjaga jarak. Dari 17 provinsi yang melapor pada pekan terakhir, lebih dari 40% kelurahan atau desa tidak patuh memakai masker, sedangkan hanya lebih dari 20% kelurahan dan desa tidak patuh menjaga jarak,” jelas Wiku.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan angka kenaikan kasus Covid-19 yang dirilis pemerintah belum mencerminkan realita di lapangan. Itu karena jumlah pengetesan yang digelar pemerintah terus menurun. 

“Pemerintah sendiri yang ngomong, (target) testing kita antara 400 ribu sampai 500 ribu. Saya setuju. Banyak kan? Sekarang coba berapa testing kita? Hanya sekitar 60 ribu sampai 80 ribu dalam empat bulan terakhir ini,” ucapnya kepada Alinea.id, Jumat (5/8). 

Merujuk data Covid-19 pemerintah dari 29 Juli 2022 sampai 5 Agustus 2022, jumlah orang yang diperiksa setiap harinya berkisar 35 ribuan sampai 60 ribuan. 

Rinciannya, 51.742 orang pada 29 Juli, 43.401 orang 30 Juli, 35.226 orang pada  31 Juli, 51.858 orang pada 1 Agustus, 62.844 orang pada 2 Agustus, 60.162 orang pada 3 Agustus, 60.935 orang pada 4 Agustus, dan 55.345 orang pada 5 Agustus. 

Testing sendiri yang terpenting adalah kualitasnya. Testing itu golden standard-nya adalah PCR (polymerase chain reaction). Sementara PCR kita hanya 20%-40% untuk diagnostik. Jadi, kita itu lebih banyak menggunakan antigen. Itu tidak berkualitas kalau dalam pengendalian,” kata Masdalina. 

Lebih jauh, Masdalina meminta pemerintah proaktif mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan, semisal dengan menyediakan masker murah, mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di ruang publik, dan menyediakan fasilitas mencuci tangan. 

“Kalau kita minta masyarakat untuk mencuci tangan, maka fungsi pemerintah adalah menyiapkan fasilitas cuci tangan. Jangan cuma nyuruh orang cuci tangan, tapi kita tidak siapkan fasilitasnya,” ujar Masdalina. 

Ilustrasi kepatuhan bermasker di ruang publik. /Foto Pixabay

Kembali wajib bermasker?

Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan vaksinasi lengkap plus booster bukan jaminan seseorang tak akan terkena Covid-19. Menurut dia, subvarian baru Covid-19, khususnya Omicron BA.5, punya kemampuan menembus sistem imun. 

“Imunitas itu memang tidak bisa ditembus oleh virus yang lama. Namun, bisa ditembus oleh varian baru (Omicron). Tapi, amat sangat sedikit yang kemudian bisa gawat, misalnya, pada usia lanjut yang disertai banyak penyakit yang lain,” ucapnya kepada Alinea.id, Jumat (5/8). 

Sejauh ini, menurut Zubairi, pencegahan subvarian Omicron masih tetap mengandalkan 3M ditambah vaksinasi booster. Namun, ia berharap pemerintah kembali mewajibkan masyarakat untuk memakai masker saat berada ruang publik.

“Kan kemarin sempat dideklarasikan enggak perlu masker, tapi kan sekarang lain lagi ceritanya. Naik lagi (kasus Covid-19), ya, harus pakai masker (lagi). Memang tidak mudah. Jadi, memang harus bolak-balik diingatkan pada masyarakat,” imbuhnya. 

Zubairi sepakat pemerintah perlu menggenjot testing. Secara khusus, ia mempersoalkan kasus-kasus positif Covid-19 yang hanya dites menggunakan antigen. Menurut dia, deteksi virus memakai antigen kurang akurat. 

“Harusnya dikonfirmasi dengan PCR. Itu tidak dikerjakan, malah langsung disuruh isolasi di rumah. Selain itu, tracing juga perlu dilakukan. Kalau ditemukan satu kasus positif, paling tidak 30 orang yang ada di sekitar pasien perlu dicek,” kata dia. 

Infografik Alinea.id/Debbie Alyuwandira

Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo mengatakan pemerintah perlu lebih serius mewaspadai penyebaran subvarian Omicron. Apalagi, pada orang-orang yang rentan, Covid-19 masih tetap membahayakan. 

“Nyaris semua dari mereka yang bergejala berat sampai kritikal, bahkan meninggal ketika tertular walaupun sudah divaksinasi lengkap, adalah punya komorbid, (seperti) ada yang autoimun, hipertensi, diabetes, dan lain-lain,” ujar Windu kepada Alinea.id, Jumat (5/8). 

Mengenai penerapan protokol kesehatan, Windhu sepakat kalau kedisiplinan masyarakat mulai mengendur. Namun, dia menyebut kondisi kepatuhan masyarakat Indonesia masih lebih baik daripada negara lain. 

“Ini yang harus diingatkan kembali di bawah pengawasan satgas (satuan tugas) setiap daerah, meski tanpa perlu melakukan pembatasan ketat aktivitas di area publik dan mobilitas antar daerah,” jelasnya. 


Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.