detikfakta.com – Terdakwa kasus suap buka-bukaan saat persidangan terkait jumlah setoran yang harus diberikannya kepada salah satu Perwira Polri.

Borok petinggi itu dibongkar AKBP Dalizon selaku terdakwa kasus suap di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Dalam persidangan kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, AKBP Dalizon itu, terkuak pengakuan yang mencengangkan.

Terdakwa AKBP Dalizon memberikan pengakuan bahwa dia harus menyetorkan uang bernilai fantastis kepada seorang Perwira di Polda Sumut .

Tak tanggung-tanggung, uang sebesar R500 juta itu harus dia setorkan ke eks Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Selatan Kombes Anton Setiawan setiap bulannya.

AKBP Dalizon mengatakan bahwa awalnya dia menyetor Rp300 juta per bulan ke Anton Setiawan.

Akan tetapi, jumlah yang disetorkan setiap bulan itu kemudian berubah menjadi Rp500 juta per bulan.

“Dua bulan pertama saya wajib setor Rp 300 juta ke Pak Dir (Anton). Bulan-bulan setelahnya, saya setor Rp 500 juta sampai jadi Kapolres. Itu jatuh temponya setiap tanggal 5,” kata AKBP Dalizon saat sidang di Pengadilan Tipikor, Palembang, Sumsel, Rabu, 7 September 2022.

Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu pun menanyakan dari mana asal uang ratusan juta rupiah tersebut.

Akan tetapi, AKBP Dalizon berdalih bahwa dia lupa dari mana sumber uang yang disetorkannya berasal.

“Saya lupa (uangnya dari mana), Yang Mulia, tapi yang jelas ada juga dari hasil pendampingan. Bayarnya juga sering macet, buktinya itu dapat WA (ditagih),” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @kameraperistiwa, Sabtu, 10 September 2022.

Dalam dakwaan JPU Kejangung RI, AKBP Dalizon yang saat itu menjabat Kasubdit Tipikor Polda Sumsel, disebut memaksa Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori untuk memberika fee sebesar 5 persen terkait proses penyidikan pihak Polda pada paket proyek di Dinas PUPR Muba.

Terdakwa Dalizon juga meminta 1 persen dari seluruh proyek di Dinas PUPR Muba, tahun anggaran 2019.

Atas perbuatannya, terdakwa Dalizon diancam dengan Pasal alternatif kumulatif yakni sebagai aparat penegak hukum diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan.

Dia diduga melanggar Pasal 12e atau 12B UU RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.***