detikfakta.com – “Saya banyak mendapat pertanyaan bahwa proses penerbitan SK Kemenkumham ini termasuk cepat, ya karena kami memang mohon agar ini bisa dipercepat,” kata Arsul kepada wartawan dikutip Senin (12/9/2022).

Ia menjelaskan alasan mengapa pihaknya memohon agar proses tersebut dipercepat. Hal itu dilakukan karena PPP sedang mengikuti tahapan-tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, itu penting lantaran tahapan pemilu sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi.

“Kalau tidak salah proses verifikasi paling tidak bagi PPP akan selesai tanggal 28, tetapi bagi jadwal PPP akan selesai pada pertengahan ini antara 15-18 September ini. Oleh karena itu kami memang kami mohon-mohon sekali pada Menteri Hukum dan HAM Pak Yasonna Laoly agar kami bisa diberikan, ya percepatan lah,” tuturnya.

Arsul menambahkan, pihaknya juga dimudahkan dengan sistem online yang diterapkan Ditjen AHU Kemenkumham. Di mana setelah mendaftarkan hasil Mukernas kemudian hanya tinggal mengupload data-data yang lain.

Selain itu pihaknya juga dilakukan wawancara oleh pihak Ditjen AHU Kemenkumham.

“Nah alhamdulillah SK itu sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Hukum dan HAM dan langsung diserahkan keoada kamu ya,” katanya.

Pengesahan Mardiono

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham mengesahkan kepengurusan atau kepemimpinan hasil Mukernas PPP dengan M Mardiono resmi sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani saat dihubungi oleh Suara.com, Jumat (9/9/2022) malam.

“Betul (hasil Mukernas PPP Serang sudah disahkan Kemenkumham),” kata Arsul.

Pengesahan itu, kata Arsul, keluar resmi dari Kemenkumham pada sore hari tadi. Pihaknya mengaku sudah diberikan langsung informasi tersebut.

“Tadi kami terima sore jelang magrib (mendapatkan hasilnya),” tuturnya.

Adapun salinan keputusan pengesahan Kemenkumham tersebut tersebar di awak media. Surat pengesahan itu ditandatangani langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dengan nomor M.HH-26AH.11.02 Tahun 2022.

“Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Pelaksaba Tugas (PLT) Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025,” tulis bunyi salah satu pengesahan.