detikfakta.comDilansir Pikiran-Rakyat.com dari situs tentang Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), disebutkan bahwa untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan, para calon legislator harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sehat secara jasmani dan rohani.

Dijelaskan juga bahwa, calon Anggota DPR diwajibkan untuk berasal dari golongan partai politik (parpol) dan bukan calon independen.

Selain itu juga dijelaskan bahwa sebelum memangku jabatan sebagai Anggota DPR , diharuskan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dengan dipandu Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR .

Lalu untuk Anggota Pengganti Antar Waktu, pengucapan sumpah atau janji akan dipandu oleh Pimpinan DPR , sama halnya dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR .

Baru – baru ini mencuat tentang aturan yang memuat bahwa narapidana tetap dapat mendaftar kembali sebagai calon anggota legislatif.

Terlepas, dia berasal dari mantan narapidana kasus korupsi atau kasus pidana hukum lainnya.

Aturan ini jelas menjadi angin segar bagi mereka yang hendak mengambil kesempatan untuk bergabung menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lewat Pemilu 2024.

Lebih lanjut diterangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan dan diterangkan mengenai aturan larangan khusus untuk mantan narapidana korupsi.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” bunyi Pasal 240 Ayat 1 tentang UU Pemilihan Umum.

Pasal diatas seakan-akan memberikan peluang bagi narapidana yang tersandung kasus hukum, untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif.

Narapidana hanya perlu mengumumkan diri kepada publik bahwa dirinya telah dipenjara dan telah selesai menjalani hukuman, setelah itu sudah penuhi syarat sebagai pencalon anggota legislatif.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dengan sangat jelas dan terang melarang adanya ketentuan bagi koruptor untuk mendaftar sebagai calon DPR ,DPRD, dan MPR. Aturan ini juga berlaku bagi mereka yang telah selesai menjalani hukuman.

Namun, hal ini tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang beranggapan bahwa KPU membatasi hak politik bagi mantan narapidana (napi) korupsi.***