detikfakta.com – “BSSN telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan,” kata Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra pada Sabtu (10/9/2022).

Menurutnya, BSSN bersama dengan PSE terkait tengah melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut.

Di samping itu, BSSN juga melakukan koordinasi dengan penegak hukum, diantaranya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Lebih lanjut Ariandi menegaskan kalau keamanan siber menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Surat BIN untuk Jokowi Diretas

Seorang hacker atas nama Bjorka mengklaim berhasil meretas sejumlah dokumen yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Di dalamnya juga diklaim terdapat dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka memamerkan hasil peretasannya itu melalui forum breached.to pada Jumat (9/9). Dalam unggahannya, Bjorka menampangkan logo Presiden Republik Indonesia.

“Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” demikian yang Bjorkan tulis pada unggahannya.

Kemudian di bawahnya terdapat bocoran isi dari dokumen yang diklaim didapatkan Bjorka. Seperti misalnya surat rahasia kepada presiden dalam amplop tertutup dan surat rahasia kepada mensesneg dalam amplop tertutup.

Lalu ada pula dokumen soal gladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019. Dokumen lainnya yakni Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara hingga Penunjukan Plh Deputi Hukum dan PUU Tanggal 2 s.d. 9 Agustus 2019.