PBB Tolak Cara Cara Ikonstitusional Untuk Mengejar Sebuah Kekuasaan
Jakarta, detikfakta.com :
Menimbang dinamika internal Partai Bulan Bintang terjadi belakangan ini, membuat resah di kalangan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, sehingga memaksa untuk diadakannya konferensi pers pada Kamis, 12 Maret 2026.
Dari rilis resmi yang diterima oleh Redaksi, DPP Partai Bulan Bintang menyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut :
1. Pertama, menegaskan kepada seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat luas bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang sah adalah Kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Umum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H sebagai hasil Muktamar VI PBB di Bali;
2. Kedua, menegaskan bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tidak berhalangan tetap. Begitupun kepengurusan DPP PBB yang ada tetap berjalan secara sah dan konstitusional sesuai dengan AD, ART, dan Peraturan Partai Bulan Bintang;
3. Ketiga, menegaskan bahwa jabatan Pj Ketum yang dipilih kemarin (11/03/2026) dalam pertemuan Ketua-Ketua Wilayah yang seolah-olah dilabeli Musyawarah Dewan Partai (MDP) adalah tidak sah karena Rapat tersebut bukan MDP sehingga bertentangan dengan AD, ART dan Peraturan Partai. Alasannya :
(1) Penyelenggara MDP harus DPP PBB, faktanya rapat yang lalu diadakan Ketua Wilayah DKI dan Babel;
(2) Syarat MDP apabila Ketua Umum berhalangan tetap (meninggal dunia, mengundurkan diri, dan pindah tempat tinggal);
(3) MDP forum satu tingkat di bawah Muktamar, sehingga tidak dapat memberhentikan Ketua Umum sah dipilih di dalam Muktamar.
Ketua Umum Gugum Ridho Putra, S.H., M.H sebagai hasil Muktamar VI PBB di Bali
4. Kelima, guna menghadapi tantangan-tantangan regulasi kepemiluan dan organisasi ke depan, Ketua Umum melakukan penggantian beberapa posisi penting di dalam struktur kepengurusan tingkat pusat mulai dari posisi Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang dan telah menyusun perubahan susunan dan personalia DPP PBB;
5. Keempat, mengimbau kepada seluruh kader di tingkat pusat, wilayah, cabang, hingga ranting untuk tetap tenang dan tetap berpegang teguh kepada AD, ART, dan Peraturan Partai Bulan Bintang.
6. Keenam, DPP Partai Bulan Bintang akan melanjutkan agenda-agenda besar kepartaian seperti pembenahan infrastruktur, rapar kerja nasional, dan perjuangan regulasi kepemiluan yang lebih berkeadilan bersama partai-partai non Parlemen.
Yang terpenting DPP PBB akan memaksimalkan Partai Bulan Bintang mendukung pemerintahan bapak Presiden Prabowo Subianto.
Reporter : Redaksi Pusat
