Jakarta, detikfakta.com :
Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) membongkar sejumlah konspirasi busuk Buzzer di Medsos diduga dibayar oleh operator para koruptor dalam kasus Marcella Santoso. Kata Ketua Umum GEMAH, Badrun Atnangar dalam keterangannya kepada Media pada Rabu, (18/2/2026).
Menurut Badrun, Buzzer bayaran di Medsos menarasikan isu-isu untuk menghalangi Pemberantasan korupsi Trading CPO oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) diantaranya:
*1.Pemberitaan Indonesia Gelap.*
Berawal Marcella Santoso diduga mengirimkan foto Garuda kepada inisial “M. AM” selanjutnya “M.AM” membuat video pendek dengan narasi yang sudah disetujui Marcella Santoso, Video-video tersebut atas persetujuannya di posting diantaranya :
1) #INDONESIAGELAP SUARA RAKYAT DALAM BAYANG OTORITARIANISME.
2) #INDONESIAGELAP KEJAMNYA KEPEMIMPINAN PRABOWO YANG MENEKAN RAKYAT.
3) BREAKING NEWS ERA PRABOWO : REFORMASI DIKHIANATI, RAKYAT DIBIARKAN MATI?.
4) #INDONESIAGELAP MENGGEMA! TUNTUT KEADILAN! REZIM PRABOWO GELAP
MAHASISWA TURUN.
*2. Pemberitaan Petisi RUU TNI.*
Marcella Santoso diduga mengirimkan video Tentang Revisi RUU TNI selanjutnya meminta “M.AM” membuat video pendek dengan narasi yang sudah disetujui Marcella, Video-video tersebut atas persetujuan Marcella Santoso di posting diantaranya :
*Bukti Bahaya Revisi UU TNI?*
Pemerintah dan DPR saat ini sedang mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Rancangan revisi ini menuai pro dan kontra, terutama dari masyarakat sipil yang menilai adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh TNI jika perubahan ini disahkan. Lantas, Apa jadinya jika mereka diberi ruang lebih luas?
*Revisi UU TNI: Kembali ke Dwifungsi Militer?*
– DPR dan Pemerintah mempercepat revisi UU TNI yang mendapat penolakan luas.
– Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi ini bisa mengembalikan dwifungsi TNI, melemahkan profesionalisme militer, dan memperbesar campur tangan TNI di ranah sipil.
Perubahan Kontroversial
– Perluasan peran TNI di ranah sipil, termasuk memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga.
– Kewenangan lebih besar bagi TNI dalam menangani gangguan keamanan dalam negeri, yang seharusnya menjadi tugas utama kepolisian.
– Anggaran dan sumber daya yang lebih fleksibel, yang dikhawatirkan dapat mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan militer.
*Teror Terhadap Kontras: Siapa yang Bermain?*
– Koalisi Masyarakat Sipil Menolak revisi UU TNI, namun malah mendapat ancaman dan teror.
– Kantor Kontras didatangi orang tak dikenal setelah aksi penolakan terhadap revisi UU TNI.
– Koordinator Kontras, Andrie Yunus, menerima panggilan telepon mencurigakan setelah aksi.
*Pendapat Ahli: Bahaya Besar bagi Demokrasi*
– Ketua YLBHI Muhammad Isnur menegaskan bahwa pelaporan terhadap Kontras adalah bentuk pembungkaman.
– Penguatan peran TNI dalam ranah sipil bisa memperburuk situasi, dengan meningkatnya represifitas dan impunitas aparat.
– Jika revisi UU TNI disahkan, Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer bisa semakin meluas.
TNI untuk Siapa?
– Polisi masih menjalankan tugasnya untuk menjaga masyarakat, tapi TNI justru semakin agresif dan tidak terkontrol.
– Percepatan revisi UU TNI harus dihentikan sebelum membawa Indonesia kembali ke era militerisme.
– Jika sekarang saja sudah terjadi kekerasan dan intimidasi, bagaimana nanti jika mereka memiliki lebih banyak kewenangan?
Disamping itu juga mengirimkan konten video berjudul :
1) DEMOKRASI TERANCAM REVISI UU TNI MEMBUKA JALAN MILITER UNTUK BERKUASA LAGI.
2) REVISI UU TNI KEMBALI KE ERA MILITERISME ATAU LANGKAH MUNDUR BAGI DEMOKRASI.
3) TOK !! REVISI UU TNI DISETUJUI AKTIFKAN DWIFUNGSI?RUU INI BUAT SIAPA?.
4) RUU TNI KEMBALI KE ERA MILITERISME ATAU LANGKAH MUNDUR BAGI DEMOKRASI?
5) RUU TNI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI DAN KEMBALINYA MILITER KE RANAH SIPIL?
Marcella Santoso diduga mengenal Irjen Pol “AK” ketika Irjen Pol “AK” masih berpangkat AKBP salah satu Kasubdit di Polda Metro, sosok “AK” saat ini di Mabes Polri.
Marcella pada tanggal 08 Maret 2025, berkomunikasi dengan inisial “AK” untuk pembuatan laporan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh petinggi kejaksaan kepada Kakortas Tipikor Mabes Polri maupun ke KPK RI. Marcella selain dengan “AK” juga berkomunikasi dengan Kombes Pol “RP” di mabes Polri dengan mengirimkan link berita diantaranya :
“Dari pengiriman informasi laporan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada pukul 14.19.03 Wib di tanggal yang sama yakni 15 Maret 2025, Irjen Pol inisial “AK” mengirimkan pesan (Chat) kepada berisi : “KALAU MAU LAWAN YA SEKARANG INI” kemudian di balas “YANG BERANI MAJUKAN KASUSNYA SIAPA BANG KAKORTASTIPIKOR BARESKRIM GANDENG KKP HARUSNYA” dan dijawab oleh “AK” : “JAMPIDSUS” dan saya balas “KALAU DIMINTA BUKTIKAN ASAL USUL UANG SUDAH PASTI TIDAK BISA” selanjutnya Marcella Santoso kirimkan Link kepada “AK” berupa link salah satu media online dengan judul: “Dilaporkan ke KPK, Jampidsus Anggap Serangan Balik Koruptor”.
Kemudian, dibalas oleh inisial “AK” dengan mengirimkan chat berupa “BERANI” lalu Marcella Santoso balas “DI AHU ITU KELIHATAN JELAS” selanjutnya, dibalas lagi oleh “AK” yakni “SURUH BANTU CARI FAKTA KASUSNYA” Marcella Santoso membalas “MONEY CHANGERNYA DI CIPETE KOIN, KOTAK INVESTASI”. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 2025, Marcella Santoso mengirim chat kepada “AK” berisi: ‘BG Ijin Kifim Hampers Makanan Yah Ke Kantor..Cobain Deh Enak’,” terangnya.
“Bahwa Marcella Santoso meminta “T” (bagian keuangan AALF) untuk mengambil uang sebesar US$ 2,3 Juta dari rumah “Er” (rumah kucing milik Marcela) dimana sebesar US$ 2 Juta, dimana Marcella memerintahkan kepada “T” untuk diserahkan kepada seorang oknum aparat yang berbaju batik berinitial “Az” yang berkantor di gedung Cyber di daerah Kuningan, Jakarta Selatan,” ungkapnya.
“Komunikasi Marcella Santoso dengan inisial “IK” (bagian keuangan AALF) Bahwa “IK” diperintahkan oleh Marcella untuk menyiapkan uang THR untuk Kombes atas nama S, R, I, D, Dpt, Im, Rk, Mu serta A,” pungkasnya.
Jurnalis : Edo
